Home Berita Usman Hamid: Resesi Demokrasi Indonesia, Apakah HAM Akan Mengalami Resesi?

Usman Hamid: Resesi Demokrasi Indonesia, Apakah HAM Akan Mengalami Resesi?

4 min read
0
0
415

(Swarna Institute.com). Komite Bersama 20 tahun reformasi terdiri dari Youth Proactive, INFID, Amnesty International Indonesia, Pamflet Generasi, LBH Jakarta, GEOTIMES, dan KBR menggelar Diskusi Ngobrol Pintar (NGOPI) dengan tema “Anak Muda Saat Reformasi dan 20 tahun setelahnya” (Jumat, 18 Mei 2018).  Bertempat di YLBHI Jakarta, kegiatan ini diawali dengan rangkaian acara seni dan sastra Poetry for Integrity, “Gue dan Reformasi”. Pesan-pesan reformasi diawali dengan pertunjukan sajak melalui karya seni dan sastra dari Yenny Wahid, (Aktris/putri Alm. Gusdur) dan penampilan musikalisasi puisi oleh Fajar Merah (putra Alm. Wiji Thukul).

Menghadirkan beberapa tokoh yang menjadi saksi atas kejadian di tahun 1998, diantaranya Budiman Sudjatmiko (PDIP), Mugiyanto (INFID), Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), dan Ilhamsyah (KPBI). Hadir pula kaum muda dari generasi saat ini yang aktif dalam gerakan kepemudaan, diantaranya Tsamara Amany (PSI), Cania Citta Irlanie (GEO TIMES), Lalola Ester (ICW), dan Nining Elitos (Konfederasi KASBI). Para Narasumber dihadirkan untuk berdiskusi dan menilik kembali peristiwa era ’98 serta meninjau perkembangan negara terkait demokrasi dan reformasi yang bergulir selama 20 tahun belakang ini.

Usman Hamid menyampaikan, sistem reformasi dan demokrasi dalam usia 19 tahun lalu sejak tahun 1998 berjalan dengan stabil. Walaupun perundang-undangan yang dijalankan oleh setiap kepala negara banyak yang menimbulkan kontra terhadap masyarakat yang tidak mendukung berbagai perundang-undangan.  Kondisi tersebut merupakan pemulihan bagi negara dan menjadi refleksi pada tahun ini tentang apa yang telah dicapai dan belum dicapai.

Ia mengatakan, genap di tahun ke 20, sistem demokrasi dan reformasi menunjukan awal kemunduran yang terjadi pada gegap gempitanya Pilkada DKI 2017. Ia mengatakan bahwa Indonesia mengalami penguatan nasionalisme yang berlebihan (Hyper Nasionalism) didalam tubuh negara, hal tersebut marak dan selalu menjadi ancaman bagi negara, terlebih keamanan lebih penting daripada kebebasan.

Kata Usman, penguatan isu-isu moralitas sering diletakkan pada pembelahan sosial-sosial keagaman yang menyebabkan nilai-nilai intoleransi dan radikalisme menyebar. Sebuah Index Demokrasi tidak hanya dilihat pada proses elektoral dan pluralis tetapi mampu menjaga hak asasi manusia bagi kaum minoritas. “Peristiwa Pilkada DKI menjadi potret dan indikator penting bagi penanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Indonesia mengalami kemunduran resesi demokrasi dunia. Namun apakah HAM juga akan mengalami resesi?”, ujarnya.

Penegakan HAM pun tidak bisa diuraikan pada proses demokratisasi bagi pemerintah yang terpilih lewat pemilu. Jokowi pun kualahan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Alasan Jokowi mengangkat Teten Masduki, Johan Budi, Rizal Damanik, hingga Ifdhal Kasim sebagai elemen yang membantu Jokowi dalam menangani kasus-kasus HAM ternyata masih jauh dari harapan.

Untuk itu, lanjut Usman, masyarakat tidak hanya diam dan mengajak masyarakat mampu bekerjasama melawan dan tidak membiarkan sistem oligarki dan kartelisasi parpol menjadi langkah akhir sebuah revolusi dari reformasi.

Baginya generasi muda, tidak hanya menjadikan acara ini sebagai sebuah peringatan dan evaluasi akan dua dekade reformasi, namun dapat memahami reformasi secara substansial, tidak hanya sebagai sebuah kronologi dan diskusi semata.

 

Penulis: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…