Home Berita Nasib Agama Kaharingan Tidak Diakui Pemerintah Dalam Kolom Agama Adminduk

Nasib Agama Kaharingan Tidak Diakui Pemerintah Dalam Kolom Agama Adminduk

3 min read
0
0
419

Jakarta – SwarnaInstitute.org . Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan terutama agama suku Dayak masih menjadi polemik di negri ini. Semenjak terbitnya Surat Keputusan (SK) Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU/XIV/2016, menyatakan Kaharingan sebagai agama yang diakui negara, hingga saat ini tak kunjung diimplementasikan oleh pemerintah terkait pencantuman status kolom agama Kaharingan di e-KTP maupun Kartu Keluarga. MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia), salah satu dewan yang memperjuangkan hak beragama/berkeyakinan Kaharingan mengadukan hal tersebut kepada Komnas HAM pada Selasa, 16/8/2018 lalu.

Ketua MAKI Pusat, Suel, mengatakan agama Kaharingan telah diresmikan oleh Negara sejak SKDI (Serikat Kaharingan Dayak Indonesia) memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berhasil memisahkan wilayah teritorial Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah hingga terjadi pertumpuhan darah yang dikenal Gerakan Mandau Talawang Pancasila.

“Pada zaman pemerintahan Belanda, Kaharingan telah ada dan nenek moyang kami memperjuangkan kekuasaan Belanda  agar jatuh ke tangan RI (Republik Indonesia)”. Ujarnya saat berada di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta.

Kaharingan merupakan agama asli Indonesia sebelum 6 agama besar diresmikan. Selama masa Orde Baru penganut Kaharingan mendapat diskriminasi dari pemerintah dalam hal birokrasi. Persekusi keyakinan dilakukan pemerintah daerah yang memaksa agama Kaharingan menganut agama Hindu sebagai bagian dari praktek-praktek integrasi pemerintah yang belum memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak asasi warga Kaharingan.

“kaharingan bukanlah bagian dari agama hindu. Kami tidak dibina oleh pemerintah agar keyakinan kita bisa ditulis di KTP, bahkan kami merasa didiskriminasi saat pendaftaran PNS ditolak lantaran keyakinan Kaharingan tidak sama dengan keyakinan lainnya seperti Hindu, Islam, atau Kristen. Kami juga tidak diterima menjadi guru saat mengajar di sekolah hindu, karna agama kami itu Kaharingan”.

MAKI meminta Komnas HAM untuk mendesak pemerintah agar Kaharingan tercantum dalam kolom agama e-KTP dan Kartu Keluarga.

Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), menganggap peristiwa yang terjadi adalah produk dari kebijakan orde baru. Komnas HAM mencegah tindakan yang menimbulkan konflik sosial kedepannya atas berlalunya masa orde baru. Beberapa peraturan perundangan-undangan yang tidak diklarifikasi dapat diperbaiki oleh Negara dan pemerintah setempat.

“apa yang terjadi pada bapak dan ibu tidak terlepas dari kebijakan orde baru (pemerintah otoriter). Kami akan melakukan prosesnya, agar agama Kaharingan bisa masuk dalam kolom agama secara Administrasi Penduduk.” Tuturnya kepada penganut Kaharingan.

 

Penulis: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…