Home Berita Implementasi UU Ormas Dalam Perspektif HAM

Implementasi UU Ormas Dalam Perspektif HAM

4 min read
0
3
301

SwarnaInstitute.org. Implementasi UU Ormas No. 17 tahun 2013 mendapat tanggapan serius dari Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengenai internalisasi kebebasan berorganisasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari penegakan demokrasi.

“Tidak ada sebuah Negara yang demokratis kalau tidak ada kebebasan berorganisasi bagi masyarakat sipil. Dalam konteks HAM, berorganisasi memiliki spektrum utama yakni bentuk organisasi dan aktivitas organisasinya.”, ucapnya saat menanggapi Laporan Monitoring dan Evaluasi KKB Kamis lalu.

Komnas HAM menjamin setiap warga Negara dalam berorganisasi sesuai konteks hukum berdemokrasi. Perlindungan terhadap warga Negara serta regulasi guna menentukan kebijakan dan larangan terhadap organisasi yang mengampanyekan SARA demi kepentingan kelompok tertentu.

Anam juga mengatakan keterlibatan Negara dalam mengatur asas contrarius actus berdampak bagi nasib demokrasi. Sehingga pemerintah memiliki hak mengawasi kebebasan berorganisasi warga Negara yang menentukan hidup matinya organisasi.

“ancaman yang serius adalah, Negara terlalu masuk dalam OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) karna dengan term “mewajiban”. Mau tidak mau orang mau mendaftar (secara) ikut-ikutan dengan berbagai syarat. Yang perlu dilakukan Negara adalah jaminan perlindungan bagi organisasi bukan pengaturan terhadap organisasi yang ujungnya adalah merampas kebebasan itu sendiri” pungkasnya

Keputusan Mahmakah Konstitusi (MK), bagi Anam tidak direalisasikan pemerintah untuk warga Negara dalam kebebasan berorganisasi. Putusan MK yang menegaskan bahwa organisasi dibentuk atas dasar prinsip sukarela, sepenuhnya dikendalikan UU Ormas. No 16 tahun 2017.

“ketidakpatuhan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, padahal MK dibentuk untuk dipatuhi (keputusannya). MK berada diatas segala norma hukum yang ada di Indonesia. Kewajiban organisasi memiliki SKT menjadi problem yang besar”, ujarnya.

Anam menilai, pemberlakuan kewajiban organisasi memiliki SKT menjadi cermin munculnya sistem Orba (Orde Baru) yang cenderung didasari sebagai langkah politik dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme organisasi.

“dengan pola memainkan perangkat di level Pemda (Pemerintah Daerah) atas perintah Presiden mewajibkan SKT, itu sebenarnya kaya orde baru. Pengetatan terhadap peran masyarakat sipil. Jadi, demokrasi kita semakin diperketat oleh keinginan pemerintah semata”, tuturnya.

Bersama  Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid), Ronald Rofiandri (PSHK), dan Miftah Fadhli (ELSAM) sebagai para peneliti dalam Monev UU Ormas No. 17 tahun 2013, KBB juga merekomendasikan:

  1. Mendorong DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukun yang benar dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil.
  2. Kementerian Dalam Negri harus menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama implementasi instrumen SKT.
  3. Kementrian Dalam Negri harus merekonstruksi fungsi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam UU Ormas dengan merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemberian akses sumber daya.
  4. Mendorong DPR untuk segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Surat Keterangan (SKT) agar sejalan dengan putusan MK, definisi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi Ormas, dan ketentuan pidana.
  5. Mendorong Komnas HAM untum menyusun standar norma dan setting kebebasan berorganisasi sebagai solusi alternatif dalam memberikan tafsiran hak asasi manusia yang menjawab permasalahan kebebasan berorganisasi di Indonesia.

Penulis: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…