Home Berita KKB: Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaku Tertinggi UU Ormas

KKB: Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaku Tertinggi UU Ormas

7 min read
0
0
267

SwarnaInstitute.org. Satu tahun lebih pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  Ormas No. 2  tahun 2013 disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR pada Oktober 2017 lalu, kini menimbulkan dampak negatif bagi kebebasan berserikat di Indonesia. Konflik UU Ormas mencapai tingkat kulminasi saat penetapan Perppu Ormas menjadi UU No. 16 tahun 2017 yang diimplikasi dari UU Ormas No. 17 tahun 2013. Represi terjadi oleh pemerintah terhadap hak-hak kebebasan berserikat termaktub dalam pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Penetapan Perppu Ormas menjadi UU, mencerminkan rupa penguasa dalam membatasi ruang gerak berdemokrasi masyarakat. Masyarakat seolah hendak memberikan ancaman serius bagi Negara tatkala berorganisasi, sehingga kebebasan beraspirasi dan berserikat berada dalam naungan kendali Negara. Meski kebijakan preventif Negara dalam menyisir ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dijadikan dalil atas substansi UU Ormas demi menjaga keutuhan NKRI, tak ubahnya kontra masyarakat memperjuangkan ideologi organisasi hingga kandas berujung pembubaran akibat watak ormas tak andil memberikan peran terhadap pembangunan nasional. Selama penetapan UU Ormas No. 17 tahun 2013, Implementasi UU Ormas mengalami  dinamika terhadap kebebasan maupun regulasi internal Ormas.

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mencatat hasil monitoring dan evaluasi (monev) dalam lima tahun terakhir sejak berlakunya UU Ormas, terdapat 597 peristiwa dengan 840 jenis tindakan yang terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia. Signifikansi peristiwa selama monev terjadi pada periode kelima 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 sebanyak 200 peristiwa dengan 284 jenis tindakan dari 30 provinsi dari 92 kabupaten/kota. Urutan peristiwa tertinggi dialami tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Analisis yang dihimpun dari media online pada periode kelima mengkualifikasikan hasil pemantauan dari lima aspek yang terdiri atas periode peristiwa, lokasi peristiwa, jenis tindakan, pelaku, dan korban. Implementasi UU Ormas menunjukan keterbatasan otonom Ormas yang mengacu pada UU Ormas yakni, pendefinisian ormas, definisi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, pelarangan terhadap ormas, sanksi bagi ormas, dan ketentuan pidana. Hal ini didukung oleh Permendagri 56/2017, 57/2017, 58/2018 yang memperkuat kewajiban sistem administrasi (SKT) Ormas sebagai langkah negara dalam melakukan pengendalian dan pengintaian terhadap Ormas.

Koordinator KKB, Fransisca Fitri mengatakan temuan peristiwa periode tahun kelima mencapai nilai tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Monev dari implementasi UU Ormas yang dirumuskan sebagai kajian pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam mendukung informasi transparansi Ormas.

implementasi UU ormas dikaitkan dengan kerangka kebebasan berserikat, melihat pola-pola persitiwa. Temuan-temuan implementasi UU ormas sebagai data awal untuk mengukur tingkat efektifitas implementasinya. Kami analisis dikaitkkan dengan tujuan yang disampaikan pemerintah saat merevisi UU ormas. Jadi ketika UU ormas ini disusun pada tahun 2013, terus menerus didengungkan bahwa pemerintah butuh merevisi UU karna untuk mengatasi organisasi-organisasi berbasis massa yang menggunakan kekerasan dipublik, sebab pemerintah mengatakan tidak mempunyai aturan hukum yang cukup untuk mengatasi hal tersebut. Serta untuk mendukung transparansi data kapabilitas organisasi atau ormas.” tutur Fransisca saat mengemukakan laporan monev di Komnas HAM Kamis, 27/12 lalu.

Salah satu temuan KKB, terdapat tujuh jenis tindakan dari 2014 hingga 2018 yang telah diidentifikasi diantaranya, kewajiban mendaftar, stigmatisasi OMS, pembatasan akses, pelarangan aktivitas, pelarangan organisasi, kriminalisasi, dan pembentukan aturan turunan. Lima dari tujuh jenis tindakan sering ditemukan setiap tahun. Pemenuhan sistem administrasi merupakan temuan tindakan yang paling tinggi dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyimpang terhadap putusan MK dan kebebasan berserikat.

“5 jenis tindakan yang apabila dikaitakan dengan prinsip kebebasan berorganisasi sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh Negara. Persentase tertinggi  dari jenis tindakan ialah kewajiban mendaftar (31%). Jika dikaitkan dengan putusan MK menjadi kontradiktif yang mana MK menentukan norma pendaftaran sukarela menjadi wajib”.

“ketika organisasi tidak mendaftar, pemerintah akan melabeli sebagai organisasi yang illegal/bodong”, tambahnya.

KKB menganalisis Implementasi UU Ormas dominan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan 129 peristiwa dan masuknya institusi baru pada temuan tahun kelima yakni, KI (Komisi Informasi) Pusat/Daerah, Bawaslu/Panwaslu, dan KPU/KPUD  yang menjadi pelaku-pelaku dalam Implementasi UU Ormas.

Fransisca juga mengatakan penggunaan asas contrarius actus dalam perppu 2/2017 menunjukan pemberlakuan izin terhadap OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) tentang pendirian organisasi secara administrasi oleh pemerintah. Sehingga penghapusan dan pencabutan  status ormas berbadan hukum dalam realisasinya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

 

Penulis: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…