Sidang Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari penggugat, SPRI dan PPWI, serta tergugat, Dewan Pers

SwarnaInstitute.org. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan perdata yang dilayangkan SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia  dan PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) terhadap tergugat, Dewan Pers Republik Indonesia pada Rabu, 13 Januari 2019.

Ketua Umum SPRI, Heintje Mandagi dan Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalangke dalam keterangan resminya menganggap Dewan Pers melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menerapkan kebijakan uji kompetensi bagi setiap jurnalis.

Sebelum pembacaan keputusan sidang gugatan perdata Majelis Hakim yang dihadiri Abdul Kohar, Desbennery Sinaga, dan Tafsir Sembiring, para wartawan dari kedua organisasi tersebut menggelar aksi dan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menganggap kebijakan verifikasi dan UKW (Uji Kelayakan Wartawan) bukan merupakan produk pers yang independen.

Aksi dan Unjuk Rasa para wartawan SPRI dan PPWI di depan gedung PN Jakarta Pusat

Majelis Hakim, Abdul Kohar menilai gugatan kedua organisasi wartawan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Berdasarkan pasal 15 ayat 2 UU No. 40 tahun 1999 tergugat (Dewan Pers) berwenang melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan dan menjamin serta melindungi kualitas serta kuantitas pers nasional. Tergugat sebagaimana diberikan pasal 15 ayat 2 huruf c memberikan berbagai kebijakan perihal pengejahwantahan pers”, tutur Majelis Hakim saat membacakan putusan.

Hal ini pun ditegaskan oleh Kuasa Hukum Dewan Pers, Frans Lakaseru bahwa penggugat menolak mekanisme uji kompetensi yang diterapkan oleh Dewan Pers.

“sesuai dengan dalil gugatannya, penggugat menolak wewenang dewan pers dalam hal itu”, jelas Frans.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyampaikan gugatan mengenai wewenang Dewan Pers serta pengujian sah atau tidaknya peraturan Dewan Pers sepatutnya diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Apakah tergugat membuat peraturan tersebut telah melampaui batas kewenangannya yang sah atau tidak adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung”, tegas Majelis Hakim.

Menggugat Dewan Pers sejak akhir April 2018 lalu, penolakan atas gugatan tersebut, mewajibkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 845.000. Sesuai dengan nomor gugatan Nomor 235/PDT.G/PN.JKT.PST/2018. (ziah)

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…