Home Berita Nasib Pers Mahasiswa

Nasib Pers Mahasiswa

5 min read
0
2
318
Foto: Diskusi Publik Ancaman Kriminalisasi Terhadap Pers Mahasiswa di kantor AJI Jakarta

SwarnaInstitute.org. Tidak hanya media atau organisasi pers berbadan hukum, ancaman kriminalisasi terhadap jurnalis kerap dialami oleh pers mahasiswa. Kejadian yang dialami reporter dan editor BPPM Balairung UGM Januari 2019 lalu terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual mahasiswa UGM (Agni) menjadi potret rentannya kebebasan pers mahasiswa dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Sebagai kuadran kedua yang berada di bawah naungan Dewan Pers, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) selaiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 ketika mendapat represif dari pihak tertentu yang berpotensi mengancam kerja-kerja jurnalistik.

Sayangnya, UU Pers No. 40 tahun 1999 tak cukup melindungi hasil kerja jurnalistik LPM sebagai instrumen komunikasi massa dalam pasal 1 No. 1, “melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Terlepas dari itu, LPM yang merupakan UKM (Unit Kegiatan Mahasiwa) dan tidak berbadan hukum dalam sebuah perusahaan atau yayasan, belum sepenuhnya mendapat kepastian payung hukum sesuai konstitusi pers. Gading Yonggar Ditya, Ketua Advokasi LBH Pers merefleksikan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan LPM bagian dari hak kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi yang termaktub pada pasal 28 F UU NRI Tahun 1945. Ia mengatakan, dasar hukum kerja pers terdiri dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan pasal 19 ayat 2 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sehingga secara hukum, LPM dilindungi dalam “memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau media lain sesuai pilihannya”.

“Dilihat dari konten esensi dari hak informasi sendiri masuk dalam kategorisasi Hak Asasi Manusia. Kalau kita tinjau di konstitusi di pasal 28 F UU NRI 1945 itu tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kebebasan pers, tapi menjelaskan bagaimana kategorisasi kerja-kerja pers itu dilakukan”, tutur Gading saat Diskusi Publik di Kantor AJI Jakarta, 15/03/2018.

Selanjutnya, ia menanggapi surat edaran (SE) Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers berbadan hukum yang membatasi kebebasan pers terutama pers mahasiswa maupun komunitas.

“Penilaian mengenai diakui atau tidaknya pers menurut UU Pers No. 40 tahun 1999 dipersempit. Yang diakui hanya pers yang berbadan hukum. Kemudian tahun 2014, Dewan Pers mengeluarkan surat  edaran. Berbadan hukum disini ditegaskan hanya perusahaan (PT)”, kata Gading.

Elusifnya UU Pers No. 40 tahun 1999 terkait perlindungan jurnalis atas berbagai ancaman intimidasi ataupun kriminalisasi, seringkali terjadi oleh pers-pers yang berbadan hukum. Padahal permasalahan ataupun sengketa pers harus diselesaikan melalui konstitusi Pers sendiri.

“(Pers) yang berbadan hukum saja tidak cukup ter-back up, bagaimana yang non-badan hukum?. Yang badan hukum saja itu tidak ada kepastian perlindungan dari UU Pers sendiri”, ujarnya.

Gading juga menyampaikan, hingga saat ini penanganan hukum atas kasus-kasus intimidasi yang dialami pers mahasiswa tidak ditindak sesuai konstitusi pers yang telah berlaku.

“UU Pers tidak memberikan kepastian dan tidak ada penegasan bahwa setiap sengketa pers harus diselesaikan menurut mekanisme UU Pers (hak jawab, koreksi, ataupun penilaian di Dewan Pers)“, tutur Gading.

Kerja-kerja jurnalis sebagai pilar demokrasi merupakan bagian dari kebebasan hak berekspresi dan memberikan informasi kepada publik. Sesuai Hak Asasi Manusia, pers tidak dapat dibatasi oleh kelompok tertentu dalam memangku kerja jurnalistik, demi kepentingan dan kedaulatan publik semata.

Penulis: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Peringati Hari Pahlawan, Dompet Dhuafa Gelar Langendriyan bersama Sanggar Suluk Nusantara

Pertunjukan Seni dan Tari asal Jawa yang dikenal Langendriyan yang ditampilkan oleh Sangga…