Home Berita Masyarakat Gagal Memahami GAFATAR

Masyarakat Gagal Memahami GAFATAR

10 min read
0
0
1,462

Jakarta, Swarnainstitute.org. Salah satu poin kenapa GAFATAR dilarang di Indonesia menurut kajian dan penelitian dari Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC) adalah karena ‘dosa warisan’ dari ideologi yang dibawa Ahmad Musadeq. Hal ini dikemukan pada saat Diskusi Publik bertajuk “Kelompok Non-Kekerasan di Indonesia yang dilarang” Kamis (22/3) di Gedung LBH Jakarta. Diskusi merupakan rangkaian dari riset IMCC bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN dalam program CONFEY Indonesia. Program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama.

Direktur IMCC, Robi Sugara menjelaskan penelitian terhadap 16 responden eks-Gafatar di  dua wilayah Jawa Barat (Bogor dan Tasikmalaya) ditemukan hal-hal yang unik dimana GAFATAR merupakan organisasi yang justru Pro Pancasila non kekerasan tetapi difatwa sesat oleh MUI dan dilarang oleh Negara.

“Dalam Literatur yang diterbitkan dan wawancara, tidak ditemukan ajaran-ajaran GAFATAR yang membolehkan cara cara kekerasan kecuali kelompok ini hanya disebutkan oleh media sebagai kelompok yang berbahaya,” kata Robi.

Robi mengungkapkan, meski pro Pancasila, namun keyakinan yang dianut GAFATAR dianggap berseberangan dengan agama atau kelompok mainstream dan memiliki sejarah warisan yang kelam.

Eks GAFATAR, Adam Mirza mengatakan masyarakat gagal memahami GAFATAR karena menganggap GAFATAR merupakan turunan dari NII dan AL-Qiyadah dengan memandang seorang Ahmad Musadeq dari penganut Millah Abraham.

“NII mempunyai cita-cita kebangkitan islam dengan cara mendirikan Negara islam, kemudian Al-Qiyadah dengan konsep kerosulannya Pak Musadeq. Itulah yang menjadi kesalahan tafsir dan kegagalan paham orang tentang apa itu kami,” ujar Adam.

“Untuk itu sepertinya harus dibreakdown dulu kenapa Pak Musadeq keluar dari NII, karena ini yang akan menjelaskan apa yang menjadi design atau pemahaman yang memang hari ini kita peroleh,” tambah Adam.

Dijelaskan oleh Adam, perjuangan NII pada tahun 1990an tidak relevan karena perjuangannya adalah kebangkitan islam dengan mendirikan Negara islam.

“Ahmad Musadeq keluar dari NII pada tahun 1990an, disaat bangsa ini mempunyai supremasi hukum dan menjadi bangsa yang cukup pesat di Asia Tenggara. Saat itu apakah masih relevan mendirikan sebuah negara dalam negara?  Secara historikal, tidak ada referensi bahwa rosul mengajarkan mendirikan negara dalam negara. Nabi Muhammad tidak mendirikan negara islam di Mekkah, sebagaimana Musa tidak pernah melakukan pemberontakan kepada Firaun, ini merupakan referensi sejarah dari alkitab dan alquran.  Jadi tidak ada ajaran yang mengajarkan gerakan separatisme,” ujar Adam.

Keluarnya Ahmad Musadeq dari NII karena meyakini bahwa ini bukanlah cara yang benar dalam membawa kebangkitan islam. Sehingga kemudian dibentuklah Al-Qiyadah yang membawa misi kerosulan, sebenarnya ini sama seperti NII Crisis Center. Ada tanggung jawab moral Ahmad Musadeq untuk memberikan pemahaman yang sama kepada teman-temannya yang masih di NII, bahwa ajaran separatisme bukanlah ajaran mutlak untuk membangkitkan islam.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan bias dan prasangka buruk terhadap kelompok non-kekerasan seperti Gafatar yang disinyalir berbahaya oleh negara dan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini begitu kental. Hal ini dikarenakan tokoh pencetus ideologi dari GAFATAR adalah Ahmad Musadeq. Sehingga masyarakat beranggapan ini merupakan metamorfosis dari NII dan AL-Qiyadah.

“Kasus gafatar ini bias dan orang menyangka bahwa ini hanyalah taktik dari Ahmad Musadeq. Padahal ini merupakan transformasi pemikiran Musadeq dalam membaca kondisi hari ini,” kata Bonar.

“Yang jadi masalah adalah transformasi pemikiran Ahmad Musadeq ini tidak bisa tersampaikan dengan jelas di publik. Sehingga timbullah kecurigaan terhadap GAFATAR karena tumbuh begitu cepat dan pesat. Fenomena GAFATAR ini memunculkan pemikiran publik terkait dengan agama baru, dan merupakan sebuah ancaman bagi agama-agama mainstream,” tambah Bonar.

Transformasi pemikiran tersebut tertuang dalam program GAFATAR  dalam me-reinterpretasi, reinternalisasi dan reaktualisasi Pancasila serta program ketahanan pangan.

Bonar menambahkan berdasarkan fenomena terhadap kelompok minoritas dapat serupa terjadi. Setiap manusia memiliki hal berkebebasan berfikir dan berkeyakinan yang dapat dituangkan dalam forum dan diskusi agar tidak muncul perspektif yang dapat menjerat kelompok dengan pasal penodaan atau penistaan agama.

Namun, pengurus MUI, Ali Abdillah, bersikukuh bahwa Gafatar merupakan metamorfosis NII dan sekte Al-Qiyadah al Islamiyah, lantaran memiliki pimpinan sama, yakni Ahmad Mushaddeq.

“Di Akta Notaris GAFATAR dijelaskan bahwa tidak bergerak di bidang keagamaan, yakni bergerak di bidang sosial dan budaya, namun dari para pengikutnya mulai timbul sebuah keganjilan dalam ritual keagamaan. Perspektif MUI melihat bahwa GAFATAR mencampuradukan antara ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi,” ucap Ali.

Paradigma ajaran Sinkretisme dianggap khalayak dianut oleh Ahmad Mussadeq, Millah Abraham. Sosok figur Ibrahim bukanlah penganut dari ketiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebagaimana pembawa misi perjuangan kerasulan, ajaran ketiga agama tersebut disempurnakan dan diselaraskan oleh Ahmad Musadeq, tak satu iuota pun Ahmad Musadeq mengubah sistem yang ditetapkan Tuhan Semesta Alam. Karena Sunnahtullah ialah sebuah kepastian mutlak. Ibrahim seorang muslim yang hanif yang tidak bercampur dengan ajaran nenek moyang ataupun ideologi-ideologi bangsa musyrik.

Sebagai organisasi yang Pro Pancasila, GAFATAR justru mendapat Fatwa Sesat oleh MUI. Terjadi diskriminasi, sebelum HTI dibubarkan tak ada Fatwa Sesat dari MUI untuk HTI yang anti Pancasila, Ali M Abdillah menjawab saat meneliti dan mengkaji HTI, tiba-tiba Menkopolhukam membubarkan HTI, sehingga penelitian dan pengkajian HTI tidak dilanjutkan. Maka tidak keluar fatwa untuk HTI.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan kasus GAFATAR ini adalah kasus yang mengadili ideologi orang lain. Karena jika sebuah ideologi diadili ini akan menjadi bias.

“Apakah ada pasal penodaan agama terhadap NII, sepertinya tidak ada. Apakah kelompok yang difatwa sesat pasti makar? Yang menarik adalah surat undangan dari kepolisian terhadap terdakwa kasus GAFATAR adalah pasal penodaan, tapi di BAP berubah menjadi pasal makar. Kemudian juga tidak ada kepentingan pemeriksaan ketika 3 terdakwa ditahan, mereka hanya dianggurin sampai kasus dilimpahkan kejaksaan, ini menyalahi prosedur-prosedur hukum,” kata Asfin.

Persekusi dan diskriminasi seperti yang terjadi pada Gafatar akan terus terulang jika aparat ke polisian justru mengakomodir kelompok yang mengusung kekerasan, atau memaksakan keyakinannya dengan kekerasan. Selama pasal penodaan agama masih seperti ini dan tidak direvisi maka masih ada orang yang akan mempindanakan orang lain.

 

Penulis: Sumarno Fitra P

Editor: Fauziah Rivanda

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Ormas Barupas Gelar Deklarasi Dukung Penuh Pradi-Afifah

Jajaran pengurus BARUPAS dalam deklarasinya mendukung Pradi Supriatna dan Afifah Alia seba…