Home Berita STOP Perkawinan Anak dibawah Umur

STOP Perkawinan Anak dibawah Umur

4 min read
0
0
718

Jakarta – Bertepatan dengan peringatan hari Kartini, puluhan aktifis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Stop Perkawinan Anak, menggelar aksi long march di depan Istana, Jakarta Sabtu pagi (21/04). Aksi ini mendorong Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak.

Gerakan Perempuan untuk Stop Perkawinan Anak diselenggarakan secara serentak di 5 wilayah yaitu Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Pangkajene  dan Kepulauan (Sulawesi Selatan), Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara (NTB), Kabupaten Kupang (NTT) dan Kota Padang (Sumbar). Aksi menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dan menjauhkan dari sikap-sikap yang menghambat dengan menggunakan dalih apapun.

Perjuangan ini penting untuk merespon situasi Indonesia yang menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dalam praktek Perkawinan Anak. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 dan 2015 menunjukkan bahwa ada 1 (satu) kasus perkawinan anak di setiap 5 (lima) orang. Perkawinan Anak ini akan berdampak pada gagalnya Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesungguhan untuk menyegerakan pengesahan peraturan untuk mencegah perkawinan anak. Disamping itu dibutuhkan tindakan tegas untuk menghentikan pihak-pihak yang mempromosikan perkawinan anak dengan menggunakan norma-norma konservatif.

Berdasarkan realitas masyarakat terutama yang terjadi di masyarakat akar rumput, perkawinan anak merupakan masalah yang serius bahkan akut. Perkawinan anak menyebabkan perempuan putus sekolah menjadi resiko kegagalan program wajib belajar 12 tahun, tingginya angka kematian ibu dan sulit diturunkan karena secara organ reproduksi, anak perempuan belum siap menjalani kehamilan kelahiran. Dampak lainnya, mereka tidak dapat mengakses pekerjaan layak sehingga banyak bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum, rentan kekerasan dan upah rendah. Secara tidak langsung memposisikan dalam rantai kemiskinan  di Indonesia.

Dalam rangka Hari Kartini dan Hari Pendidikan 2018, para aktifis ini menyatakan dukungan kepada:

  1. Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menerbitkan Perppu Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak.
  2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan kepada publik tentang pentingnya penghapusan dan penghentian perkawinan anak.
  3. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, untuk bekerja lintas sektoral dalam upaya bersama penghapusan dan penghentian perkawinan anak.

Seperti diketahui bahwa Presiden RI sudah menyatakan komitmennya untuk menerbitkan Perppu Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak. Gerakan Perempuan untuk Stop Perkawinan Anak ini mendukung realisasi dari komitmen pemerintahan dengan mengirimkan 1.000 surat perempuan dukungan terhadap komitmen Presiden dalam menerbitkan Perpu tersebut. Surat ini disuarakan oleh para perempuan arus bawah dari Sekolah Perempuan miskin kota Jakarta, wilayah miskin pedesaan Gresik Jawa Timur, daerah terpencil dan kepulauan-Pangkep Sulawesi Selatan, wilayah pegunungan terpencil Lombok Utara dan Lombok Timur-NTB, wilayah pesisir dan kekeringan di Kupang-NTT serta wilayah kerusakan lingkungan di Kota Padang-Sumbar.

Penulis : Sumarno

Load More Related Articles
Load More By swarna
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Ormas Barupas Gelar Deklarasi Dukung Penuh Pradi-Afifah

Jajaran pengurus BARUPAS dalam deklarasinya mendukung Pradi Supriatna dan Afifah Alia seba…