Bonnie Setiawan: Ideologi Pancasila Dalam Melawan Kapitalisme

Jakarta, SwarnaInstitute.org. Industri ekonomi di Indonesia semakin berkembang pesat pada era digital globalisasi saat ini. Perkembangan kapitalisme global dari era konglomerasi berindustri sederhana menuju era perdagangan abad 21 bermotif pada sistem Rantai Pasokan yang kompleks dan terintegrasi. Kapitalisme global nampaknya menjamah ke negara-negara tertinggal yang belum terjangkau kapitalis, menjadi bagian dari revolusi kapitalisme yang terkonsolidasi. Seluruh jaringan perusahaan digitalisasi dalam menunjang industry ekonomi bersaing di kancah internasional dengan gagasan revolusi generasi 4.0 sebagai strategi yang bisa di proyeksi Indonesia memasuki 10 negara terbesar ekonomi di dunia.

Globalisasi produksi diraksasai oleh Rantai Pasokan, mengubah peran TNC (perusahaan transnasional) dari produsen global menjadi buyer, bahkan koordinator global dari sebuah perusahaan. Sistem Supply Chains yang didukung banyak supplier dan terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam Rantai Pasokan, menghasilkan nilai produksi menjadi murah dan terjangkau.

Bebasnya korporasi-korporasi besar di industry swasta yang tidak dapat dihalangi negara dalam berusaha/berbisnis berfungsi untuk kepuasan komersial dan berdampak pada kesenjangan sosial di Indonesia. Secara sadar, kapitalisme melekat pada sum-sum tulang Negara dan termonitor perusahaan yang menjalankan misi kapitalisnya. Neoliberalisme dari bagian kapitalisme sepenuhnya dianulir tanpa dibatasi oleh Negara dan menjalankan sistem ekonomi berdasarkan mekanisme pasar semata. Fenomena ini menjadi perhatian seorang Bonnie Setiawan, Direktur Eksekutif Resistance and Alternatieves to Globalization (RAG) dan Senior Reasearcher pada Institusi for Global Justice dalam menghadapi maraknya neoliberalisme yang kian menggilas fungsi sosial manusia.

“kapitalisme selalu menjalankan misinya. Krisis dalam kapitalisme sendiri untuk menyaring yang terkuat dan menyingkirkan yang lemah”. Ucapnya dalam diskusi Trajektori Kapitalisme Global yang diselenggarakan Sajogyo Institute (Bogor, 9/8/2018).

Sikap Bonnie, dalam mengimplementasikan nilai-nilai sosial (sosialisme) sebagai sistem alternatif tak cukup melawan kapitalisme raksasa yang terorganisir. Sistem alternatif besar dan ideology yang kuat dibangun dari cara berpikir masyarakat tanpa menjerumuskan neoliberalisme dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“cara pandang kemanusiaan sudah dibajak menjadi manusia yang memiliki kepentingan individual dalam akomodasi modal. Itu kan salah. Bukan kemanusiaan yang seperti itu. Kemanusiaan yang sebenarnya ialah kemanusiaan yang mampu melindungi dirinya dan seluruh masyarakat guna merealisasi kebutuhan bersama serta mempunyai peran terhadap fungsi sosial bagi sesama manusia”. tegasnya.

Sistem Demokrasi One Man One Vote, bagi Bonnie, bukanlah demokrasi yang dewasa dan berkeadaban. Indonesia memiliki konstitusi kuat melalui ideologi bangsa sesuai jati dirinya, yakni Pancasila. Kaidah Pancasila murni menginterpretasi demokrasi yang sosialis sebagaimana terkandung dalam sila ke 4 yakni “Kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan”.

“liberalisme bukanlah bagian dari sistem Indonesia. Demokrasi yang dimaksud dalam pancasila di sila ke 4 ialah demokrasi sosialis. Sistem demokrasi yang dijalankan saat ini salah. Harusnya (demokrasi) dijalankan untuk mengutamakan rakyat banyak dengan dasar musyawarah dan mufakat/perwakilan dari semua yang ada. Bangsa ini mampu untuk melawan kapitalisme dengan ideology yang ada, yaitu Pancasila. Dan masyarakat jangan sampai menjadi sub dari sistem (kapitalis) yang mainstream ini”, tuturnya.

Dalam hal ini peran Negara sepenuhnya berfungsi dalam memberikan kemakmuran bagi rakyatnya yang diatur dalam pasal 33 ayat 1,2,3 UUD 1945 tentang azas kekeluargaan negara dalam membangun perekonomian yang sejahtera bagi rakyat Indonesia.  Negara mengakomodir seluruh kekayaan agraria dan sumber daya alam lainnya tanpa dimonopoli oleh pengusaha swasta yang terjaring sistem neoliberalisme yang terus menimbulkan korban kemanusiaan dan menghilangkan segala bentuk tindakan perbudakan yang “memanusiakan manusia”.

Penulis: Fauziah Rivanda