Krisis Pangan, Jangan Salahkan Corona

Oleh: Nanang Nurhayudi

Satu bulan yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan jika pandemi virus corona yang saat ini masih melanda seluruh dunia akan berimbas pada bencana kelaparan. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), David Beasley, memprediksi bahwa skenario terburuk bencana kelaparan ini melanda sedikitnya tiga lusin negara, disebabkan oleh ketidaksiapan negara-negara dalam menjaga kestabilan ketersedian bahan pangan dan rantai pasokan terhenti sejak trend kebijakan “lockdown“ diberlakukan. Ironisnya, saat ini justru di beberapa negara terdapat lebih dari 1 juta masyarakatnya dalam kondisi diambang kelaparan, disebabkan karena berada pada kemiskian dan sedang mengalami perang. Akan tetapi pada akhir tahun 2019 pernah disampaikan juga oleh PBB jika sebanyak 55 negara beresiko terjerumus dalam krisis pangan, disebabkan kelangkaan lahan pertanian dan akses ketersedian pangan.

Selama satu dekade ini, lahan pertanian banyak beralih fungsi imbas dari pembangunan kota, dorongan ekonomi dan urbanisasi. Negara pada kawasan Hindia, Asia Tenggara dan China masuk pada zona kawasan dengan ketersedian lahan pertanian rendah. Berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan pertanian 1 Ha dengan 1000 orang, rata-rata ketersediaan lahan pertanian pada kawasan Asia hanya berkisar 35%. Indonesia sendiri terjadi penyusutan lahan produktif pertanian berkisar pada angka 100.000–120.000 Ha setiap tahunnya dan berpotensi akan kehilangan 1.2 juta Ha lahan pertanian. Penyusutan ini dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur pada daerah sentra produksi pertanian serta lambatnya realisasi penambahan area sawah. Ketika produktifitas pangan menurun, tentu saja akan berimbas pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik pada masyarakat. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik antar lini masyarakat baik antara agama, suku dan ras menjadi besar dan kemudian secara perlahan akan menyebabkan “global security”. Berkaca pada tahun 1997, ketika masalah pangan mencuat kepermukaan dibarengi tingginya harga kebutuhan pokok termasuk beras dan gula yang terus meningkat, kemudian melahirkan demonstrasi besar-besaran menuntut penurunan harga bahan pokok, sampai dengan terjadinya penggulingan kekuasaan, dikarenakan pemerintah dinilai gagal dalam menjaga kesetabilan ekonomi.

Riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan selama periode 2005–2014, setidaknya sekitar 489 Ha lahan pertanian dipergunakan untuk pembangunan sepanjang 74,7 kilometer (km) jalan tol di Pulau Jawa. Selama periode ini, 5.228 Ha lahan pertanian juga dikonversi sebagai dampak pengembangan jalan tol. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 program realisasi cetak sawah baru yang diharapkan dapat menggantikan alih fungsi lahan pertanian justru makin tahun makin mengalami penurunan, total dari jumlah 129.000 Ha pada tahun 2016 secara bertahap menurun drastis hingga pada kisaran 6000 Ha lahan yang masuk dalam lahan cetak sawah baru. Hal ini menjadi wajar jika kemudian import kebutuhan bahan pangan kita melambung sampai dengan jumlah 2.01 Juta ton pada tahun 2018 yang menyebabkan harga jual beli beras di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Singapura harga beras eceran yang beredar di pasar hanya berkisar Rp. 11.500,- sedangkan Thailand tidak lebih dari Rp.7.500,- untuk beras kualitas sama dengan harga Rp.12.600,- yang beredar di pasaran Indonesia. Besar kemungkinan harga tinggi tersebut disebabkan karena rantai pasokan ketersedian pangan lebih panjang, melihat demografi Indonesia yang luas serta jalur transportasi belum terhubung dengan baik antara satu wilayah dengan lainnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kenaikan harga produk, termasuk hasil pertanian lainnya, semisal cabai, bawang dan sayur mayur, karena kelangkaan barang. Melonjaknya harga hasil pertanian berdampak langsung kepada kehidupan petani yang merupakan produsen utama dalam mata rantai ekonomi.

Saat ini Indonesia butuh 300 ribu petani untuk membuka lahan baru seluas 200 ribu Ha cetakan sawah di Kalimantan Tengah, sebab satu lahan membutuhkan setidak-tidaknya 2-3 orang petani per hektar meski menggunakan sistem pertanian yang baik tetap membutuhkan sumber daya manusia yang besar. Sebagai bentuk antisipasi krisis pangan pasca gelombang COVID-19 berakhir, pembukan lahan pertanian baru diharapkan menjadi solusi. Lantas pertanyaanya, apakah kita sudah siap dengan kebijakan dan aturan untuk mengatasi permasalahan klasik dari kegagalan masa lalu? Di mana pertanian terganggu akibat petani meninggalkan lahan garapannya yang hanya bertahan pada satu musim tanam saja, kemudian beralih profesi pada bidang pekerjaan lainnya. Sebagai catatan pada tahun 2017 setelah disampaikannya sebuah sindirian oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dalam sebuah acara wisuda, di mana beliau mengatakan jika sedikit lulusan yang memilih menjadi petani, lebih banyak bekerja di bank.

Kemudian dilakukanlah sebuah survei kepada alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwisuda pada tahun 2015, di mana sebanyak 72,74% dari 6.773 orang alumni yang mengisi kuesioner melalui program tracer Alumni. Data yang didapatkan menyatakan, jika sebanyak 13,30 % lulusan bekerja pada sektor pertanian “On farm” dan 11,42 % pada pengolahan hasil pertanian, sedangkan sisanya sebanyak  76,38 % bekerja di luar bidang tersebut, meskipun sesuai dengan jurusannya. Jika dilihat dari data tersebut bisa dikatakan ketersedian sumber daya manusia bukan karena lulusan pertaniannya, melainkan pada minat generasi milenial terhadap pertanian sangat rendah, related dengan sedikitnya jumlah mahasiswa pada jurusan pertanian.

Generasi muda kita lebih suka menjadi youtuber, influencer dan officer ketimbang berprofesi menjadi petani, hal ini dikarenakan petani bisa disebut sebagai profesi rendahan, tidak menjanjikan, tidak bergengsi, beresiko tinggi, dan keuntungan rendah. Pertanian juga dipandang sebagai pekerjaan yang banyak masalah, mulai dari kesuburan tanah, bibit terbatas, alat pertanian yang mahal, tengkulak dan status lahan. Tak ayal banyak petani di Jawa Barat kemudian memilih menjual lahan warisannya ketimbang berkutat dengan pertanian, padahal petani adalah produsen utama dalam tatanan rantai ekonomi global. Menurut Hermanto, Guru Besar IPB, sebagai perbandingan di Jepang terdapat hukum yang membatasi fragmentasi dalam pewarisan lahan pertanian. Sementara di Indonesia, kepemilikan 5 Ha lahan oleh satu orang bisa beralih menjadi milik lima orang dengan masing-masing menguasai 1 Ha. Tidak semua ahli waris ini melanjutkan lahan tersebut untuk pertanian sehingga produktivitasnya menurun.

Sejak tahun 2017 pemerintah mengeluarkan program Refrorma Agraria di mana peruntuknya adalah pengelolaan lahan kawasan hutan milik negara untuk kegiatan perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Melalui perhutanan sosial selama 3 tahun tersebut perkembanganya tidak signifikan dari 12,7 juta Ha, sampai tahun 2019 hanya 4,3 juta Ha lahan yang digarap dengan rata-rata digunakan untuk perkebunan semisal kopi. Sebanyak 16.000 KK di Jawa Barat memanfaatkan lahan perhutanan sosial untuk menanam kopi, hal ini berbanding lurus dengan data ekspor tahunan, di mana Indonesia masuk dalam jajaran produsen kopi terbesar di dunia yakni 649.000 ton pertahun bersanding dengan Vietnam dan Brazil.

Menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai program cetak sawah tidak efektif untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia selama pandemi Covid-19. Menggunakan cara penambahan lahan cetak sawah baru tidak akan berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat seiring jumlah penduduk semakin bertambah. Menurut Pakar Pertanian Prof. Totok Agung Dwi Haryanto, persoalannya bagaimana menyediakan pangan yang mencukupi, baik secara kuantitatif maupun mutu yang menjamin kesehatan seluruh masyarakat. Penyediaan pangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ada ataupun tidak ada krisis pangan setiap negara tentu memprioritaskan ketersediaan pangan bagi penduduknya. Saat ini yang mesti dilakukan justru berfokus pada optimalisasi lahan pertanian dan perbaikan tatanan sistem pertanian yang sudah tersedia dengan utamanya merevitalisasi lumbung padi pada setiap daerah sampai tingkat kelurahan. Kemudian memanfaatkan semua lahan potensial yang ada untuk produksi pangan, baik tanaman, ternak, maupun ikan. Lahan pekarangan dan halaman rumah dapat dimanfaatkan melalui urban farming untuk bertanam sayuran dan bertenak ikan.

Persoalan berikutnya yang termasuk klasik adalah bagaimana menjamin ketersediaan sumber air, kemudian bisa disalurkan melalui sistem irigasi untuk mengantisipasi ketersedian air saat kemarau untuk lahan sawah yang belum beririgasi optimal, misalnya dengan sumur, revitalisasi waduk, danau, dan embung yang ada. Memanfaatkan lahan-lahan kering tegalan yang belum optimal untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat semisal dengan menanam jenis tanaman seperti singkong, ubi jalar dan sorghum, karena cukup tahan terhadap kekeringan dan setidaknya dapat menjadi cadangan pangan, serta memanfaatkan lahan perkebunan yang potensial untuk ketahanan pangan.

Akan tetapi titik kritis dalam krisis pangan terletak pada mental dan spiritual generasi muda, anak-anak bangsa untuk mengambil peranan secara langsung menjadikan pertanian sebagai “life style” dalam “New Normal Era”. Sudah semestinya kita bersama-sama bangkit dalam kemandirian berswasembada, melepaskan segala tarikan budaya dan gaya hidup lainnya. Sebagaimana dulu pada era Perang Dunia 1, pernah muncul kampanye berkebun untuk memenangkan peperangan atau dikenal dengan istilah “War Gardens for Victory.” Sebuah slogan persuasif terpampang pada poster seorang perempuan berbusana terusan, lengkap dengan serbet merah melingkar di leher. Tangan kanannya membawa keranjang sayur dan buah, sementara tangan yang lain menggenggam cangkul. Sosok dalam poster menyejajarkan usaha berkebun dengan perjuangan merebut kemenangan di masa perang. Dengan berkebun secara tidak langsung mereka membantu negara menekan dana pangan dan menyelamatkan diri sendiri dari kelaparan tentu saja menyelamatkan negara dari kemiskinan.

Menarikanya pada akhir tahun 2015 di Indonesia pernah juga terjadi sebuah aktifitas transmigrasi mandiri, dilakukan oleh anak bangsa dari berbagai wilayah dengan bersama-sama “mengorbankan dirinya” untuk merealisasikan swasembada pangan yang merupakan cita-cita luhur. Sekaligus menjawab tantangan ancaman krisis pangan global yang akan terjadi pada waktu dekat ini. Pada saat itu sebanyak 12.000 jiwa, terdiri dari kaum muda dan orang tua, laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan pada strata sosial, suku, bahasa, budaya dan agama. Mereka turun ke lahan pertaniannya mencangkul tanah sejengkal demi sejengkal, bersama masyarakat tempatan. Menebar bulir-bulir bebijian dengan harapan terwujudnnya kemakmuran, bagi mereka inilah cara mewujudkan cita-cita untuk menjadikan negeri ini berdaulat akan pangan, sebagaimana dahulu kemakmuran negeri ini dituangkan dalam sebuah narasi agung “gemah ripah loh jinawi adem titi tentrem kerta raharjo” dengan menjadikan Kalimantan sebagai lumbung pangan dunia.

Covid-19 memang membawa dilema bagi setiap pemimpin negara termasuk di Indonesia, sebuah pilihan yang sama-sama merugikan bagaikan buah simalakama, memilih menenangkan kesehatan atau memenangkan ekonomi. Maka jika pada saat puasa identik dengan menahan hawa nasfu dan kondisi saat ini banyak yang mengatakan kita dalam kondisi perang, tentu bukan perang secara harafiah melainkan perang melawan Covid-19 dan ancaman krisis pangan global. Godaan dan pertarungan terbesar bagi kita adalah menahan dan melawan diri sendiri dari bujuk rayu hawa nafsu untuk tidak mandiri pangan. Berfokus dalam membangun ketahanan pangan adalah pertarungan yang harus dimenangkan dan diperjuangkan oleh seluruh pihak, bukan saja segelintir orang sebagaimana yang dilakukan oleh Eks GAFATAR. Kemandirian pangan, baik dengan membuka lahan pertanian ataupun sekedar berkebun dalam sekala kecil dengan menjalankan urban farming, setidaknya itu adalah bentuk perlawanan dan perjuangan agar kita mampu keluar dari ancaman krisis pangan yang menuju jurang kelaparan.

Terlebih lagi, sebagian masyarakat spiritualis mengatakan jika situasi dunia yang terjadi saat ini, merupakan kondisi kutuk yang diberikan Allah kepada manusia, disebabkan hidup tidak berdasarkan standar-Nya. Jika ini sebuah “sunahtullah”, maka pasti solusinya Allah sendiri yang akan memberikannya. Sebagaimana dalam bahasa hikmah dikatakan disetiap kesulitan selalu ada jalan, Allah memberikan pilihan menerima berkat atau kutuk kepada umat-Nya. Jikalau mereka taat kepada firman Allah dan tetap terpisah dari dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka berkat Allah akan turun atas mereka dan menyertai mereka. Pertanyaan berikutnya apakah kita siap dengan solusi yang ditawarkan dari Tuhan Pemilik Semesta Alam. Tentu jawabannya kembali kepada keimanan kita, karena hal tersebut terasa utopis bagi kebanyakan orang.

Memang keimanan seakan absurd sebab berada pada sisi bathiniah manusia, akan tetapi sejatinya hubungan Tuhan dengan manusia sangat erat dan tidak bisa dilepaskan dengan kesejajaran akan fungsi alam. Maka pilihannya bukan pada memenangkan kesehatan atau memenangkan ekonomi, melainkan memenangkan kemandirian pangan. Kita bisa melihat beberapa negara pengimpor saat ini lebih memilih mencukupkan kebutuhan pangan dalam negerinya ketimbang melakukan perniagaan, sekalipun itu menguntungkan. Patut kita syukuri bahwa alam di mana tempat kita tinggal menyediakan lebih dari pada yang kita butuhkan, maka melalui gerakan pangan mandiri kita bukan saja dapat memenangkan peperangan melawan Covid-19 dan krisis pangan dengan berdulatnya pangan. Akan tetapi sejatinya kita sedang membangun ketauhidan, menyambung ikatan kembali antara Allah sebagai pengatur, Alam sebagai tempat menjalankan aturannya dan manusia sebagai hamba yang menaati aturannya, atau kebanyakan orang mengenal dengan istilah kembali ke fitrah.  

Riwayat penulis : Nanang Nurhayudi, L.C.A, merupakan Alumni IPB M.A.B, dan Pertanian, UNPAD, Direktur Swarna Institute, Pemilik ASIS Quality, dan aktif dalam Urban Farming.